mediaLABOUR.com  Bogor - BP2MI  (21/02/2020) Direktur Pembedayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan menyampaikan perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mencakup secara keseluruhan. Baik sebelum, selama dan setetalah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. 

“Pelindungan harus mencakup keseluruhan dari aktifitas PMI dari sejak saat pendaftaran sampai pemberangkatan. Lalu, berlanjut selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negri hingga saat tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif,” ungkap A Gatot Hermawan saat  FGD rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI bermasalah di Bogor, Rabu 20/2/2020. 

Ia menambahkan, melindungi calon PMI, PMI dan keluarganya sangat penting dilakukan. Karena saat ini masih ada beberapa permasalahan utama yang kerap kali dialami PMI. Seperti kurang percaya diri, menyendiri, selalu termenung, malu dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui reintegrasi dan rehabilitasi yang terdiri dari bimbingan rehabilitasi, pelayanan konseling, pendampingan, pemberian bantuan, kepedulian dan peran dengan Kementrian/ Lembaga terkait. 

Gatot mengatakan, para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan rehabilitasi ini. Rekomendasi hasi kerjasama tersebut antara lain adalah dukungan psikososial dari keluarga/lingkungan, pelayanan prima (cepat) dan tanggap, tanpa birokrasi yang berbelit, fasilitasi semua pmi bermasalah dengan BPJS kesehatan.  “Kegiatan rehabilitasi dapat menjadi kegiatan bersama dan kemandirian serta pemantauan bagi PMI,” jelasnya 

Perencana Madya Bappenas Iqbal,  menjelaskan mengenai isu strategis  PMI seperti migrasi dan peran negara. Kerentanan  PMI masih yang menjadi tantangan, pola migrasi didominasi penduduk keluar Indonesia, dan masih lemahnya tata kelola penanganan pekerja migran.
Iqbal  mengatakan,  strategi utama perencanaan pekerja migran komprehensif yaitu dengan cara pengarusutamaan kesadaran oleh semua pihak tentang migrasi aman dan literasi keuangan, pengintegrasian data pekerja migran oleh instansi terkait di semua tingkatan (database,portal peduli pekerja migran), pengintegrasian rehabilitasi pekerja migran, pemberdayaan ekonomi sebagai upaya memberikan pilihan pekerjaan lain dan penguatan koordinasi antar lembaga. 

Menurutnya, khusus untuk peningkatan daya saing kewirausahaan pada periode 2020-2024 membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kewirausahaan didorong melalui praktek kemitraan. “Saat ini adalah era kolaborasi, bukan lagi kompetisi.” tutup Iqbal.

Narasumber lain  dalam FGD  yaitu Yana Anusasana Dharma Erlangga  Direktur Mediasi dan Advokasi, Dian Bulansari Kasubdit Rehabilitasi Sosial Kemensos,  dan Viky Zulfaqar Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran  BP2MI. Selain pemaparan para Narasumber, FGD rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI bermasalah  juga diselingi diskusi dan  sesi tanya jawab langsung dengan para peserta FGD. (Humas/FAS/MH)